Brebes, brebesku.web.id — Kuota rumah subsidi Jawa Tengah resmi naik dari 25 ribu menjadi 50 ribu unit setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait menyetujui usulan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Persetujuan itu terjadi dalam agenda kolaborasi pembiayaan perumahan di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).
Keputusan ini menjadi kabar baik bagi jutaan warga Jawa Tengah yang masih belum memiliki hunian layak. Pemerintah pusat menilai kenaikan kuota ini akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menteri Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Brebes.
Kuota Rumah Subsidi Jawa Tengah Melonjak Dua Kali Lipat
“Menteri PKP langsung menyetujui usulan kenaikan kuota rumah subsidi Jateng dari 25 ribu menjadi 50 ribu unit untuk Jawa Tengah,” ujar Maruarar Sirait dalam keterangannya di Desa Kaliwlingi, Sabtu (9/5/2026).
Menurut Menteri Ara, sektor perumahan mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara luas dan menyeluruh. Ia menyebut pembangunan rumah bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga soal menggerakkan rantai ekonomi dari hulu ke hilir.
Kenaikan kuota ini juga berjalan seiring dengan perluasan program bedah rumah atau renovasi rumah tidak layak huni di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Brebes yang menjadi lokasi kunjungan kerja hari itu.
Bedah Rumah Brebes Melonjak 30 Kali Lipat pada 2026
Selain membahas program perumahan subsidi Jawa Tengah, pemerintah juga mencatat lonjakan signifikan program bedah rumah di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2025, pemerintah hanya menangani 20 unit rumah tidak layak huni di Brebes.
Namun pada tahun 2026, jumlah itu melonjak drastis menjadi 600 unit rumah. Kenaikan ini mencapai 30 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat terhadap daerah.
Meski demikian, Menteri Maruarar menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Menurutnya, rumah yang sudah direnovasi perlu perawatan berkelanjutan agar manfaatnya bertahan lama.
Gubernur Luthfi Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perumahan Rakyat
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan bahwa pembangunan perumahan merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat. Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah desa.
Gubernur Luthfi juga mendorong percepatan program bedah rumah di seluruh 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Selain itu, ia meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan tata ruang wilayah agar pembangunan perumahan tidak berbenturan dengan lahan sawah dilindungi (LSD).
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan KPR subsidi Jawa Tengah 2026 berjalan lancar tanpa hambatan regulasi di tingkat daerah.
