Pengawasan Antikorupsi Jateng Menuntut Keberanian Moral
Sekda juga memberikan penekanan khusus kepada Inspektorat di tingkat kabupaten/kota, termasuk wilayah Kabupaten Brebes, agar memiliki keberanian moral yang tinggi. Mereka harus berani memitigasi risiko korupsi dan menyampaikan temuan indikasi pelanggaran secara jujur, meskipun indikasi tersebut menyentuh level pimpinan tertinggi di daerah.
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut hadir dalam kegiatan ini untuk memberikan pencerahan teknis sekaligus memperkuat mentalitas antikorupsi. Sumarno berharap kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti KPK mampu memberikan suntikan semangat bagi para pengawas internal pemerintah daerah.
Sumarno menegaskan bahwa penguatan integritas harus menjadikan Inspektorat sebagai figur teladan nyata bagi instansi lain. Ia menambahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Jawa Tengah tidak akan berjalan maksimal jika pengawas internalnya sendiri tidak memiliki standar moral yang mumpuni.
“Integritas teman-teman Inspektorat harus jauh lebih tinggi dibanding OPD lain, karena mereka adalah contoh. Mereka yang mengoreksi, maka mereka yang harus menjadi teladan,” tutur Sumarno di hadapan awak media.
Sistem pengawasan internal yang kuat akan menekan celah bagi oknum untuk melakukan praktik lancung. Pencegahan korupsi Jawa Tengah pun akan semakin solid jika setiap kabupaten dan kota mampu mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah secara konsisten dan akuntabel.
Mitigasi Risiko Korupsi Pemerintah Daerah Melalui Digitalisasi
Selain faktor integritas manusia, Sumarno juga mendorong penggunaan teknologi dalam sistem pengawasan. Ia menilai digitalisasi sistem keuangan dan pengadaan barang/jasa sangat efektif untuk memitigasi risiko korupsi pemerintah daerah karena setiap transaksi meninggalkan jejak digital yang jelas.
Inspektorat harus mampu mengadaptasi teknologi audit berbasis data untuk mempercepat proses pemeriksaan. Langkah ini sejalan dengan visi transformasi digital yang tengah pemerintah dorong di seluruh lini birokrasi Jawa Tengah guna meminimalisir interaksi tatap muka yang berisiko.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan anggaran dan fasilitas bagi jajaran Inspektorat. Sumarno menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bentuk keseriusan dalam menciptakan iklim pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat luas.
