Semarang, brebesku.web.id — Pemprov Jateng gandeng KPK cegah korupsi melalui Dialog Antikorupsi di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (30/3/2026). Seluruh bupati, wali kota, serta pimpinan DPRD dari 35 kabupaten dan kota menghadiri kegiatan strategis ini. Perwakilan dari Kabupaten Brebes turut hadir dalam forum tersebut.
KPK melakukan serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah belakangan ini. Oleh karena itu, Pemprov Jateng mengambil langkah tegas untuk memperkuat komitmen antikorupsi. Seluruh pejabat publik harus meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI hadir sebagai narasumber utama dalam dialog ini. Seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Tengah juga menandatangani pakta integritas. Dengan demikian, komitmen antikorupsi kini terikat secara tertulis.
Gubernur Luthfi Tegaskan Pencegahan Korupsi di Jawa Tengah Jadi Prioritas
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menempatkan pencegahan korupsi di Jawa Tengah sebagai prioritas utama. Ia menggelar dialog antikorupsi ini untuk mengingatkan seluruh pejabat akan peran utama mereka. Setiap ASN harus fokus melayani publik dengan penuh integritas.
Luthfi menyinggung peristiwa OTT terhadap tiga bupati di Jawa Tengah secara terbuka. KPK menangkap Bupati Pati, Bupati Pekalongan, dan Bupati Cilacap dalam operasi tersebut. Ia menegaskan bahwa peristiwa itu harus menjadi pelajaran bagi seluruh pimpinan daerah.
“Kami menghargai penegakan hukum tersebut. Ini menjadi pelajaran bagi siapa pun di Jawa Tengah, apalagi pejabat publik, untuk berintegritas dan tidak melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Luthfi kepada para pewarta.
Gubernur berlatar belakang militer ini juga mewanti-wanti soal pakta integritas bupati wali kota Jateng. Dokumen tersebut tidak boleh menjadi sekadar formalitas. Setiap penandatangan harus mengamalkan isi pakta dalam tugas sehari-hari.
“Saya tidak menolerir jika masih ada yang korupsi. Melanggar hukum itu sifatnya personal, bukan institusi. Siapa pun harus bertanggung jawab secara pribadi,” tegas Luthfi.
Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemprov Jateng membangun pemerintahan bersih. Seluruh jajaran pemerintah daerah harus semakin berhati-hati. Setiap tindakan koruptif akan berhadapan langsung dengan konsekuensi hukum.
