Dialog Antikorupsi Pemprov Jateng Raih Apresiasi dari Wakil Ketua KPK
Wakil Ketua KPK RI Fitroh Rohcahyanto mengapresiasi inisiasi Gubernur Ahmad Luthfi. Ia menilai langkah mengumpulkan seluruh pimpinan daerah sangat strategis. Provinsi lain perlu mencontoh pendekatan serupa.
Fitroh menjelaskan dua tujuan utama dialog antikorupsi Pemprov Jateng ini. Pertama, forum ini membangun kesadaran para pemimpin daerah tentang bahaya korupsi. Kedua, tim KPK memberikan solusi teknis untuk menutup celah perilaku koruptif.
“Saya ajak untuk berkesadaran. Pengetahuan tentang korupsi semua sudah tahu. Yang kurang adalah kesadaran untuk tidak melakukannya,” jelas Fitroh.
Fitroh juga menegaskan bahwa KPK tidak hanya fokus pada pencegahan. Lembaga antirasuah ini aktif melakukan monitoring di Jawa Tengah. Tim KPK juga mengawasi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia secara berkelanjutan.
Ia menginginkan pakta integritas benar-benar masuk ke hati setiap penandatangan. Komitmen tertulis itu harus menjadi landasan moral setiap keputusan. Setiap pejabat wajib mengamalkannya dalam tugas harian.
“Kami berharap ini bukan sekadar formalitas tanda tangan. Semua harus sadar dan berkomitmen penuh untuk tidak korupsi,” pungkas Fitroh.
Pimpinan DPRD Turut Teken Pakta Integritas Antikorupsi
Ketua DPRD dari setiap kabupaten dan kota ikut menandatangani pakta integritas. DPRD memiliki fungsi pengawasan vital terhadap pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pelibatan mereka memperkuat mekanisme kontrol.
Pimpinan DPRD kini memikul kewajiban moral tambahan. Mereka harus mengawasi pelaksanaan komitmen antikorupsi kepala daerah. Setiap pelanggaran harus mendapat respons tegas dari lembaga legislatif.
Langkah strategis Pemprov Jateng gandeng KPK cegah korupsi ini bertujuan menciptakan efek domino positif. Komitmen antikorupsi harus menjalar hingga ke pemerintahan paling bawah. Setiap ASN di Kabupaten Brebes dan daerah lain wajib menjaga integritas.
